FWK Apresiasi Pengunduran Diri Gibran, Desak Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas
JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut memilih mengundurkan diri dari jabatannya. FWK menilai langkah tersebut, apabila telah ditempuh secara resmi, dapat menjadi momentum untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, mengatakan bahwa pengunduran diri secara sukarela merupakan pilihan politik yang tidak mudah. Namun, menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi jalan untuk menghindari potensi perpecahan akibat dinamika politik nasional.
"Dengan pengunduran diri secara sukarela, Mas Gibran telah menunjukkan kelasnya sebagai patriot yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," ujar Raja Pane saat membuka diskusi FWK melalui Zoom Meeting, Kamis sore (12/11/2026).
Sementara itu, wartawan senior HMU Kurniadi menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), apabila terjadi kekosongan jabatan.
"Informasi yang kami terima, ada dua nama dengan inisial S yang akan diusulkan Presiden kepada MPR. Mungkin tidak perlu menunggu tahun baru, Indonesia sudah punya wakil presiden baru," ungkap Kurniadi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penentuan nama calon wakil presiden merupakan hak dan kewenangan konstitusional Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, menyampaikan bahwa FWK menyambut baik apabila dinamika pengunduran diri Gibran dapat berlangsung sesuai harapan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tenang dan kondusif.
Sementara itu, Koordinator FWK Yogyakarta, Sihono, mengingatkan pentingnya rekam jejak calon wakil presiden yang akan diusulkan. Menurutnya, sosok yang nantinya terpilih harus mampu menghadirkan suasana sejuk serta bekerja sama dengan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Rekam jejak itu sangat penting," tegas Sihono.
FWK Minta Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas
Di tengah perhatian publik terhadap dinamika politik di Istana, HMU Kurniadi mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan persoalan lain yang dinilainya jauh lebih mendasar, yakni penuntasan kasus dugaan penyadapan ilegal yang hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
"Ketika publik asyik menyoroti drama Istana mengenai mundurnya Wapres Gibran, ada hal yang lebih mendesak untuk dikawal rakyat. Hal itu adalah kasus penyadapan yang seperti jalan di tempat," ujar Kurniadi.
Ia menyoroti paparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang, menurut keterangannya, telah mengungkap adanya empat anggota kepolisian berpangkat jenderal yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan perkara tersebut.
Namun, menurut Kurniadi, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka kepada masyarakat, terutama terkait informasi mengenai daftar sekitar 6.000 orang yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan.
"Dalam rapat kerja antara Kapolri dengan Komisi III DPR, Kapolri secara gamblang telah memaparkan progres penyidikan. Kapolri mengungkap ada empat polisi berpangkat bintang yang ditahan dan dijadikan tersangka. Namun, tidak dijelaskan mengenai simpang siurnya daftar 6.000-an orang yang disadap. Apa saja materi penyadapan dan meski Kapolri telah menyebut end-user adalah Kapolri, namun masih gelap siapa pemberi perintah?" ungkapnya.
Kurniadi menilai, penanganan perkara tersebut tidak semestinya berhenti pada penetapan tersangka dari kalangan aparat kepolisian.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai sejumlah aspek penting, mulai dari pihak yang diduga memberikan perintah, mekanisme penyadapan, identitas atau kategori pihak yang menjadi sasaran, hingga tujuan pengumpulan informasi tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Karena itu, Kurniadi meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan proses penanganan perkara berjalan secara menyeluruh dan transparan, sehingga seluruh fakta yang relevan dapat diketahui publik sesuai ketentuan hukum.
Ia merujuk Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
"Persoalan penyadapan bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Jangan sampai instrumen penegakan hukum justru digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat," ujarnya.
Selain menyoroti persoalan penyadapan, Kurniadi juga mengingatkan bahwa setiap proses pengisian jabatan wakil presiden harus berpedoman pada konstitusi.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri wakil presiden telah dinyatakan secara resmi dan menimbulkan kekosongan jabatan, proses pengisian posisi tersebut harus dilaksanakan sesuai mekanisme konstitusional.
"FWK bersyukur apabila Wapres Gibran dengan besar hati memilih mengundurkan diri sehingga bangsa ini terhindar dari konflik yang tidak perlu. Namun, siapa pun yang diusulkan Presiden merupakan kewenangan Presiden. Yang terpenting bagi rakyat adalah Presiden setelah dinamika politik di Istana segera bertindak menangani kepentingan rakyat banyak," kata Kurniadi.
Diskusi FWK tersebut diikuti sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi, dan pengurus FWK dari berbagai daerah.
Di antara peserta yang hadir adalah Pemimpin Redaksi Koin24.co.id Berman Nainggolan, Pemimpin Redaksi Mitrapol sekaligus Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Dadang Rachmat, wartawan senior Juni Soehardjo, Pemimpin Redaksi Sudut Pandang Umi Syarifah, Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Jakarta Budi Nugraha, Pemimpin Redaksi Edisi Ilham Dhramawan, serta Pemimpin Umum Redaksi Seputar Publik yang juga merupakan Koordinator FWK Daerah DKI Jakarta Rendy Herdiana.
Turut mengikuti diskusi Koordinator FWK Yogyakarta Sihono, Koordinator FWK Kalimantan Barat Deska Iran Syafara, Koordinator FWK Jawa Barat Tatang Suherman, serta Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 Hendry Ch Bangun.
Dalam diskusi tersebut, para peserta menekankan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik individu maupun kelompok.
FWK juga mengingatkan bahwa setiap dinamika pergantian kepemimpinan nasional harus diselesaikan berdasarkan konstitusi. Pada saat yang sama, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas negara.
Bagi FWK, dinamika politik di lingkungan Istana pada akhirnya harus menemukan penyelesaian melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Namun, persoalan dugaan penyadapan ilegal dan perlindungan hak privasi masyarakat tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum.
"Jangan sampai rakyat dibuat sibuk membicarakan siapa wakil presiden berikutnya, sementara hak konstitusional mereka atas privasi dan rasa aman justru tidak mendapatkan perlindungan," demikian pesan yang mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Kebangsaan.(Redaksi.)
