Enam Bidang Tanah di Cikande Beralih ke Pihak Ketiga, Pembeli Siapkan Peninjauan Kembali

JAKARTA, – Sengketa jual beli enam bidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 11.277 meter persegi di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten, memasuki babak lanjutan. Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi melalui Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2026 tertanggal 30 Juli 2026, pihak pembeli melalui tim kuasa hukumnya menyatakan tengah mempersiapkan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).

Tim kuasa hukum Sendjaja Herlina alias Senjaya Herlina dan Ridwan Tjahjadi menilai terdapat sejumlah fakta hukum yang perlu kembali dicermati, terutama berkaitan dengan pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), janji pengalihan proses Akta Jual Beli (AJB), hingga dugaan beralihnya objek tanah kepada pihak ketiga.

Perkara tersebut bermula dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 21 tanggal 14 Mei 2013 antara Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi selaku pembeli dengan Lie Tjan Hiung dan Wong Se Jun selaku pemilik tanah.

Objek transaksi mencakup enam bidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 11.277 meter persegi yang berlokasi di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

Dalam perkembangannya, PPJB tersebut dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 13 Februari 2014.

Namun, menurut keterangan pihak pembeli melalui kuasa hukumnya, pembatalan itu didasarkan pada surat pernyataan yang menyebutkan bahwa proses pembuatan AJB atas keenam bidang tanah tersebut akan dialihkan dan tetap dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Tim kuasa hukum menilai surat pernyataan tersebut menjadi salah satu fakta penting karena menunjukkan adanya kesepakatan bahwa transaksi jual beli tidak serta-merta berakhir, melainkan direncanakan tetap dilanjutkan melalui mekanisme lain.

Pihak pembeli juga menyoroti tidak adanya klausul pengembalian dana dalam akta pembatalan tersebut.

"Fakta hukum yang menurut kami sangat penting adalah adanya pernyataan tertulis bahwa proses AJB akan dialihkan dan tetap dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande. Karena itulah tidak ada klausul pengembalian uang dalam akta pembatalan. Kami menilai fakta ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam pemeriksaan perkara sampai pada tingkat kasasi," kata kuasa hukum para penggugat, Andi Ramlan M, dalam keterangannya kepada media, Rabu (11/11/2026).

Persoalan kemudian muncul ketika proses pengalihan AJB sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, menurut pihak pembeli, tidak pernah direalisasikan oleh pihak penjual.

Di sisi lain, berdasarkan fakta yang disebut terungkap dalam persidangan, objek tanah yang sebelumnya menjadi bagian dari transaksi tersebut diketahui telah dialihkan kepada pihak lain, yakni PT Conbloc.

Selain persoalan pengalihan tanah, tim kuasa hukum juga menyoroti keberadaan enam dokumen AJB yang sebelumnya diserahkan kepada notaris.

Dalam persidangan, menurut keterangan pihak penggugat, terungkap bahwa dokumen tersebut kemudian diberikan kepada Lie Tjan Hiung oleh staf kantor notaris tanpa sepengetahuan pihak pembeli maupun Woen Kok Pin alias Alvin yang sebelumnya memegang dokumen tersebut.

Tim kuasa hukum menilai rangkaian peristiwa itu perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan proses penguasaan dan pengalihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.

Menurut pihak pembeli, persoalan tersebut semakin penting untuk ditelusuri karena kewajiban yang berkaitan dengan transaksi awal dinilai belum diselesaikan.

"Klien kami merasa dirugikan karena setelah pembatalan PPJB, tidak pernah ada pengembalian uang sebagaimana lazimnya pembatalan transaksi. Sebaliknya, terdapat fakta bahwa tanah yang sebelumnya diperjanjikan justru beralih kepada pihak ketiga. Hal inilah yang akan terus kami perjuangkan melalui langkah hukum selanjutnya," ujar Thinton Al Fattah.

Atas sejumlah fakta yang menjadi perhatian tersebut, tim kuasa hukum menyatakan tengah mempersiapkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) setelah mengidentifikasi bukti baru atau novum yang diyakini relevan untuk diajukan dalam pemeriksaan perkara selanjutnya.

Andi Ramlan M menegaskan, pihaknya masih berharap Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum dapat memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan melalui mekanisme PK sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, upaya tersebut ditempuh agar fakta dan bukti yang dinilai penting dapat dipertimbangkan secara komprehensif, independen, dan objektif.

"Kami percaya kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Melalui upaya Peninjauan Kembali, kami berharap seluruh fakta yang relevan dapat dinilai secara komprehensif sehingga prinsip fair and impartial trial serta due process of law benar-benar terwujud," tegasnya.

Tim kuasa hukum juga mengajak masyarakat, kalangan akademisi, media massa, serta pemerhati hukum untuk turut mengawal proses hukum lanjutan tersebut.

Mereka berharap penanganan perkara dapat berjalan secara transparan, objektif, dan berkeadilan dengan tetap menghormati seluruh tahapan serta kewenangan lembaga peradilan.

Bagi pihak pembeli, perkara ini tidak semata-mata berkaitan dengan transaksi enam bidang tanah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas kesepakatan jual beli, kejelasan penyelesaian kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap hak-hak yang mereka klaim telah dirugikan.

Rencana pengajuan Peninjauan Kembali menjadi langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh pihak pembeli untuk memperjuangkan kepentingannya setelah putusan kasasi Mahkamah Agung.

Proses tersebut selanjutnya akan mengikuti persyaratan dan mekanisme PK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

*Redaksi