I Gede Ari Wahyudi Bawa Perubahan di Kantor Pertanahan Denpasar, Pelayanan 5S Jadi Prioritas
DENPASAR, – Semangat pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik mulai ditunjukkan I Gede Ari Wahyudi setelah dipercaya menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
Meski baru beberapa hari menjalankan tugas, sejumlah langkah koordinasi dan penguatan program strategis mulai dilakukan. Fokus utamanya mencakup percepatan pensertipikatan aset pemerintah daerah, penguatan sinergi lintas instansi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pertanahan yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum serta kepuasan masyarakat.
Tidak ingin membuang waktu, I Gede Ari Wahyudi langsung menggerakkan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan lembaga terkait. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pertanahan sekaligus meningkatkan kinerja Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah percepatan pensertipikatan tanah aset milik Pemerintah Kota Denpasar.
Melalui Kepala Seksi Wilayah, Kantor Pertanahan Kota Denpasar melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Denpasar.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk mempercepat proses pensertipikatan aset tanah pemerintah daerah, termasuk inventarisasi aset serta pemenuhan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
Langkah ini dinilai penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah daerah sekaligus meminimalkan potensi permasalahan pertanahan di kemudian hari.
Selain mendorong percepatan program pertanahan, I Gede Ari Wahyudi juga memberikan perhatian terhadap penguatan koordinasi antarlembaga.
Pada awal November 2026, Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tersebut melakukan audiensi dengan Pengadilan Negeri Denpasar.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara lembaga pertanahan dengan lembaga peradilan, khususnya dalam mendukung kepastian hukum serta penanganan berbagai persoalan di bidang pertanahan.
Dalam pekan yang sama, Kantor Pertanahan Kota Denpasar juga menerima kunjungan audiensi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, Dr. Ir. I Gede Cipta Sudewa Atmaja.
Pertemuan tersebut membahas upaya penyelarasan program pembangunan daerah, tata ruang, serta berbagai aspek pertanahan agar pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rangkaian koordinasi tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara Kantor Pertanahan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebab, pembangunan dan peningkatan pelayanan di bidang pertanahan membutuhkan dukungan serta keterlibatan berbagai instansi terkait.
Di samping memperkuat koordinasi eksternal, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi salah satu perhatian utama I Gede Ari Wahyudi.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus mengedepankan prinsip pelayanan prima melalui penerapan budaya 5S, yakni Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun.
"Dengan menerapkan pelayanan yang prima serta budaya pelayanan 5S, yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun, kami berharap masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan terbaik dan merasa nyaman," ungkap I Gede Ari Wahyudi.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian administrasi maupun kelengkapan fasilitas kantor. Sikap, keramahan, kesopanan, serta cara petugas memperlakukan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan publik.
Penerapan budaya 5S diharapkan dapat menciptakan pengalaman pelayanan yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pertanahan.
Dengan demikian, setiap masyarakat sebagai pengguna layanan dapat merasa dihargai, nyaman, serta memperoleh kepastian dalam setiap proses pelayanan.
Langkah-langkah awal yang dilakukan I Gede Ari Wahyudi menjadi bagian dari upaya mendorong pembenahan Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
Mulai dari percepatan pensertipikatan aset pemerintah daerah, penguatan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Denpasar, penyelarasan program bersama Dinas PUPR, hingga peningkatan kualitas pelayanan melalui budaya 5S, seluruhnya diarahkan untuk membangun tata kelola pertanahan yang semakin baik.
Meski masih berada pada tahap awal kepemimpinannya, berbagai agenda tersebut menunjukkan adanya dorongan untuk memperkuat profesionalisme, responsivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya tentang seberapa cepat proses diselesaikan atau seberapa lengkap fasilitas yang tersedia, tetapi juga bagaimana kita memberikan kesan positif kepada masyarakat. Melalui budaya 5S, kami ingin setiap masyarakat merasa nyaman, dihargai, dan mendapatkan pelayanan dengan baik," tutup I Gede Ari Wahyudi.
Ke depan, konsistensi pelaksanaan berbagai program tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Denpasar.
*Penulis : Gamaliel/peter
