Dugaan Galian C Tanpa Izin di Kota Serang, KLH Banten Minta Aparat Lakukan Pemeriksaan
KOTA SERANG, – Konsorsium Lingkungan Hidup Provinsi Banten (KLH Banten) menyoroti dugaan aktivitas pertambangan galian C tanpa izin di Lingkungan Keronjen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. KLH Banten meminta aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Kota Serang segera melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Direktur KLH Banten, Ferry Anis Fuad, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi dari anggota organisasi mengenai dugaan aktivitas galian C tanpa izin tersebut.
Ia juga menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang oknum anggota TNI aktif berpangkat kolonel berinisial KRN dalam pengelolaan kegiatan tersebut. Ferry meminta informasi itu ditelusuri secara objektif oleh instansi berwenang.
“Jika benar pengelola galian tersebut merupakan anggota TNI aktif, hal itu perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang TNI mengatur larangan bagi prajurit aktif untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Karena itu, apabila informasi tersebut terbukti, harus ada penanganan sesuai aturan dan kewenangan institusi terkait,” ungkap Ferry kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Ferry menilai dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin tidak boleh dibiarkan apabila terbukti melanggar ketentuan perizinan dan peraturan lingkungan hidup.
Menurutnya, aktivitas penggalian tanah atau material tambang perlu memenuhi persyaratan perizinan serta memperhatikan aspek perlindungan lingkungan. Dampak yang perlu diantisipasi antara lain kerusakan lahan, terganggunya saluran air, pencemaran sumber air, hingga kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, sesuai unsur dan pembuktian hukumnya.
“Jangan sampai kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ferry berharap APH dan Pemerintah Kota Serang segera menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan lapangan, pengecekan dokumen perizinan, serta penelusuran pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan galian C di wilayah Keronjen.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tanpa tebang pilih, tanpa memandang latar belakang maupun jabatan pihak yang diduga terlibat.
Menurut Ferry, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan kewajiban sektor pertambangan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial.
Dampak yang dikhawatirkan antara lain kerusakan jalan dan jembatan akibat kendaraan pengangkut bermuatan berlebih, terganggunya sumber air bersih, serta potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan juga berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha resmi yang menjalankan kegiatan sesuai peraturan.
“ Masyarakat sekitar bisa menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, mulai dari kerusakan infrastruktur, pencemaran sumber air bersih hingga potensi konflik sosial. Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal juga dapat dirugikan akibat persaingan yang tidak sehat,” pungkasnya.
KLH Banten berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, sekaligus memastikan seluruh kegiatan pertambangan di wilayah Kota Serang berjalan sesuai ketentuan perizinan, hukum, dan perlindungan lingkungan hidup.
*Penulis: Redaksi
