Dugaan Kejanggalan Penanganan Perkara, Kuasa Hukum Tjhang A Sang Minta Polda Metro Jaya Turun Tangan

JAKARTA – Tim kuasa hukum Tjhang A Sang (Asang) dari Law Office Mahdi, S.H. & Partners mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Metro Jaya, Jumat (13/11/2026). Kedatangan tersebut bertujuan mempertanyakan sekaligus mendesak tindak lanjut atas surat pengaduan resmi dan permohonan Gelar Perkara Khusus yang telah disampaikan kepada Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Metro Jaya sepekan sebelumnya.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengawal proses hukum dan memperoleh kepastian hukum bagi klien mereka. Tim kuasa hukum menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan dalam penanganan perkara oleh oknum penyidik Polres Metro Tangerang Kota, mulai dari dugaan ketidakprofesionalan, rekayasa perkara, manipulasi alat bukti, hingga kriminalisasi terhadap persoalan yang menurut mereka berawal dari hubungan keperdataan.

Advokat Mahdi, didampingi Endang Kusnadi dan Rudi Supriadi, menyampaikan kepada sejumlah awak media seusai melakukan pertemuan dengan jajaran Polda Metro Jaya bahwa pelaksanaan Gelar Perkara Khusus dinilai mendesak untuk menguji konstruksi hukum perkara secara objektif dan transparan.

"Kami datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan permohonan Gelar Perkara Khusus yang sudah kami layangkan sejak minggu lalu.

Kami berharap Kapolda Metro Jaya c.q. Irwasda Polda Metro Jaya segera merespons dan menjadwalkan expose perkara ini. Klien kami, Tjhang A Sang, adalah korban kriminalisasi dari sengketa perdata yang dipaksakan menjadi jerat pidana," tegas Mahdi.

Dalam permohonan yang disampaikan kepada Irwasda Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum mengungkapkan sejumlah hal yang mereka nilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pertama, dugaan penanganan perkara ganda (double tracking) dan persoalan penerapan asas ne bis in idem.

Menurut tim kuasa hukum, persoalan tersebut bermula dari hubungan bisnis keperdataan antara Tjhang A Sang dengan seseorang bernama Djan Liong.

Mereka menyebut, perkara yang berkaitan dengan objek persoalan tersebut sebelumnya telah diproses di Polsek Sungai Kakap, Polres Kubu Raya, Polda Kalimantan Barat, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/202/X/2025 tertanggal 24 September 2025.

Namun, menurut kuasa hukum, objek perkara yang dinilai sama kembali dilaporkan di Polres Metro Tangerang Kota melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/555/III/2026 tertanggal 10 Maret 2026 oleh Wendy Gunawan.

Tim kuasa hukum juga mempertanyakan kedudukan Wendy Gunawan dalam perkara tersebut. Mereka menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan hukum maupun transaksi langsung dengan Tjhang A Sang.

Kedua, tim kuasa hukum mempersoalkan dugaan penggunaan alat bukti yang dinilai tidak sesuai dengan fakta transaksi.

Mereka menilai penetapan tersangka terhadap Tjhang A Sang perlu diuji kembali karena diduga didasarkan pada faktur dan nota tagihan yang menurut mereka dikondisikan oleh Djan Liong bersama Wendy Gunawan.

Salah satu hal yang disoroti adalah adanya dugaan ketidaksesuaian antara keterangan dalam dokumen dan barang yang diterima di lapangan. Dalam faktur disebutkan pengiriman makanan, sedangkan barang fisik yang diterima disebut berupa oli.

Selain itu, tim kuasa hukum menduga nota asli yang sebelumnya diserahkan klien mereka untuk keperluan penagihan kepada pihak ketiga justru digunakan dalam konstruksi perkara yang menjerat Tjhang A Sang.

Atas hal tersebut, mereka meminta agar keaslian, asal-usul, serta relevansi dokumen yang dijadikan alat bukti diperiksa secara menyeluruh.

Ketiga, tim kuasa hukum menyoroti dugaan pengabaian ketentuan hukum acara pidana dan pedoman internal kepolisian.

Mereka menilai proses penyidikan perlu diuji berdasarkan ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta Surat Edaran Kapolri yang berkaitan dengan pedoman penanganan perkara yang bersumber dari hubungan keperdataan.

Menurut mereka, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip profesionalitas.

Selain meminta pelaksanaan Gelar Perkara Khusus melalui Irwasda Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum juga mendorong adanya pemeriksaan etik terhadap jajaran penyidik terkait melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri maupun Paminal.

"Kami meminta pengawasan ketat dari jajaran pimpinan Polda Metro Jaya agar praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan framing hukum seperti ini dihentikan. Kebenaran materiil harus ditegakkan demi menyelamatkan warga negara yang menjadi korban rekayasa perkara," ujar tim kuasa hukum.

Tim kuasa hukum berharap pimpinan Polda Metro Jaya dapat memberikan perhatian terhadap pengaduan tersebut serta menindaklanjutinya melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, substansi keberatan dan dugaan pelanggaran tersebut masih merupakan keterangan serta penilaian dari pihak kuasa hukum. Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak kepolisian maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap diperlukan guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.

*Penulis: Luster