Gempa NTT, DPR dan Pemerintah Siapkan Relokasi Anggaran untuk Percepatan Penanganan
AksaraKota.com - DPR RI mendorong pemerintah segera mengambil langkah yang diperlukan untuk menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk mempertimbangkan relokasi anggaran guna mendukung penanganan di wilayah terdampak.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sejumlah pimpinan dan anggota DPR akan berangkat ke NTT pada Rabu (19/8) bersama Menteri Keuangan dan sejumlah menteri terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat membuka Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
“Diinformasikan bahwa pada esok hari, pimpinan DPR telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR beserta Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya untuk berangkat ke NTT, untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan serta mendorong relokasi anggaran yang dianggap perlu,” ucapnya saat membuka rapat paripurna itu.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya DPR mengawal penanganan bencana serta memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera dipenuhi.
DPR juga menyampaikan belasungkawa atas gempa yang mengguncang NTT dan wilayah sekitarnya pada Sabtu (15/6). Bencana tersebut mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka hingga meninggal dunia.
Sebelumnya, pada Minggu (16/8), DPR telah mengirimkan perwakilan ke NTT. Kehadiran perwakilan tersebut sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPR melalui koordinasi dengan pemerintah terkait penanganan pascagempa.
Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI juga telah mendatangi sejumlah lokasi terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di NTT. Peninjauan dilakukan untuk mengawal percepatan penanganan korban serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat berada di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu (16/8), mengatakan DPR meminta laporan mengenai kondisi terbaru di lapangan, termasuk pelaksanaan tanggap darurat dan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kita minta laporan kondisi existing, kemudian langkah taktis yang diambil pada masa tanggap darurat, kemudian juga penanganan yang harus segera cepat dilakukan,” kata dia, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.
Cucun mengatakan DPR akan mengumpulkan berbagai masukan dari pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait sebagai bahan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
Menurut dia, koordinasi antarpihak akan dilakukan dalam waktu dekat untuk menentukan kebutuhan yang harus segera ditindaklanjuti dalam satu hingga dua hari.
“Yang harus kami lakukan segera dalam satu atau dua hari ini, kita akan lakukan, kita laksanakan koordinasi,” katanya.
